Skip Navigation LinksPT-Indonesia-Power-dan-Kejaksaan-Tinggi-Tandatangani-MoU-Untuk-Kelancaran-Kelistrikan-Nusantara

 PT Indonesia Power dan Kejaksaan Tinggi Tandatangani MoU Untuk Kelancaran Kelistrikan Nusantara

Jayapura - (1/8) Untuk mendukung pengembangan proyek di Indonesia khususnya wilayah Tengah dan Timur Indonesia diperlukan kerjasama dengan stakeholder yang secara bersama-sama ikut mendukung upaya pengembagan proyek tersebut. Selain itu, PT Indonesia Power juga telah melakukan beberapa pengembangan proyek di Indonesia untuk mendukung program pemerintah yaitu 35.000MW untuk Indonesia.

Agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka PT Indonesia Power dan Kejaksaan Agung RI menandatangani Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada hari kamis 1 Agustus 2019 di Jayapura, Papua.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur SDM PT Indonesia Power Okto Rinaldi Sagala dengan Kepala Kejaksaan Tinggi di Wilayah Kerja Unit Pembangkit dan lokasi pengembangan Unit Pembangkit Indonesia Power bagian tengah dan timur Indonesia. Hadir dan turut menyaksikan acara ini PLT Direktur Utama PT PLN (Persero) Djoko Abumanan, Direktur Pengadaan Strategis I PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani, Direktur Bisnis Regional Maluku Papua Ahmad Rofiq, Direktur Utama PT Indonesia Power M. Ahsin Sidqi, bersama Jaksa Agung Republik Indonesia H. M. Prasetyo dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Loeke Larasati.

"Acara penandatangan Kesepakatan Bersama antara PT. Indonesia Power dengan 6 (enam) Kejaksaan Tinggi dalam Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan ditempat ini menurut hemat kita tepat dan cukup beralasan, terutama di tengah upaya Pemerintah mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, untuk menjamin agar tidak akan ada lagi rakyat yang terabaikan untuk dapat meraih mimpi" ucap H. M. Prasetyo dalam sambutannya.

Dalam kerjasama kedua pihak ini meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya yang merupakan kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Indonesia Power.

"Tentunya kami selaku BUMN dalam menjalankan tugas negara perlu kehati-hatian, terutama dalam proses-proses yang terkait dengan aturan hukum. Oleh karena itu PT PLN (Persero) bidang pembangkitan, dalam hal ini Indonesia Power menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mendampingi dan menangani permasalahan bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara" Ungkap Djoko Abumanan dalam sambutannya.

Dalam kesempatan ini Direktur utama Indonesia Power, M. Ahsin Sidqi menyampaikan ucapan penghargaan yang tidak terhingga kepada Jaksa Agung, Jamdatun, para Kajati dan Tim JPN yang telah mendukung PT PLN (Persero) pada khususnya PT Indonesia Power dalam memberikan pendampingan hukum guna melistriki nusantara khususnya untuk Indonesia Wilayah Tengah dan Timur secara Cepat, Tepat dan Aman.




Komentar:

Berita Lainnya

  • Indonesia Power Raih Penghargaan Bertaraf Internasional di Ajang Asian Power Awards 2019

  • Indonesia Power Raih 3 Penghargaan di Ajang Asean Coal Awards 2019

  • Indonesia Power Lakukan First Firing PLTD Senayan